Produk Hukum Tingkat Pusat

NO. PRODUK HUKUM TINGKAT PUSAT
I UNDANG-UNDANG
1. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat jo. UU No 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 No 31, Tambahan Lembaran Negara No 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 No 93, Tambahan Lembaran Negara No 4744) dan UU No 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No 182, Tambahan Lembaran Negara No 4010); 
3. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
4. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
5. UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. UU No 17 Tahun 2007 Tentang  RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025
8. UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
10. UU No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
11. UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
   
II. PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
2. PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3. PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III
4. PP No 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
5. PP No 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
6. Perppu No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. PP No 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   
IIII. PERATURAN PRESIDEN
1. Perpres No 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keppres No 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Perpres No 2 Tahun 2014 Tentang DAU Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Perpres No 75 Tahun 2014 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
4. Perpres No 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpres No 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
5. Perpres No 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
6. Perpres No 61 Tahun 2019 Tentang RKP Tahun 2020
   
IV. KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Keppres No 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
   
V. PERATURAN MENTERI
1. Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 
2. Permenkeu No 94 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Renja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan DIPA
3. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Permen PPN / Bappenas No 11 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2020
   
VI. KEPUTUSAN MENTERI
1.