Strategi Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan

Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Kuningan, yang di hadiri oleh Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda SH., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rahmat Yanuar, M.Si., Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan Ir. Usep Sumirat, Prof. Dr. Jusman Iskandar selaku narasumber, serta dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait, telah dilaksanakan Rapat Penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Salah satu hal yang dibahas adalah isu strategis dalam rancangan RKPD 2021 mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan laporan BAPPEDA Kabupaten Kuningan, telah dilaksanakan KEBIJAKAN dan program-program penanganan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya program tersebut belum mencapai hasil optimal. Sebagai suatu ilustrasi Kabupaten Kuningan berada pada posisi ke dua Kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Data tersebut perlu dikaji lebih jauh melalui serangkaian penelitian ilmiah yang dapat dipertanggngjawabkan. Walaupun demikian, boleh jadi dapat dilakukan suatu analisis mengenai beberapa kemungkinan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara optimal. hal tersebut bisa disebabkan oleh :

Pertama, ketidaktepatan penentuan sasaran penduduk miskin penerima manfaat bantuan kemiskinan yang berkaitan dengan sejumlah faktor. Kedua, terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan. Ketiga, pada lingkup manajemen program boleh jadi terdapat beberapa faktor penghambat yang berkaitan dengan isi program, perencanaan, pengorganisasian, penempatan petugas dalam jabatan-jabatan, kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan tatakelola anggaran.Keempat, Pelaksanaan program bantuan kepada penerima manfaat belum sepenuhnya mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

  1. Tahap menghilangkan faktor penyebab kemiskinan
  2. Tahap Memperbaiki motivasi yang lemah dan memperkuat motivasi
  3. Tahap pemberian kemampuan berupa diklat keterampilan kerja, merancang rencana bisnis, mengelola bisnis, serta kemampuan lain yang berkaitan dengan pola-pola perilaku dan struktur kepribadian yang matang.
  4. Tahap persiapan proses pemberian bantuan yang meliputi antara lain tujuan bantuan, bentuk bantuan, tata kelola bantuan.
  5. Tahap pemberian bantuan
  6. Tahap pembimbingan dan pendampingan penggunaan bantuan
  7. Tahap stabilisasi usaha perubahan
  8. Tahap evaluasi
  9. Tahap pengakhiran bimbingan dan pendampingan

Kelima, supervisi terhadap program bantuan bagi penerima manfaat belum optimal. Ke-enam, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan lebih didominasi oleh pendekatan ekonomi, kurang memperhatikan dan menggunakan secara seimbang pendekatan-pendekatan psikososial dan sosiobudaya; yang berkaitan langsung dengan perubahan sikap, struktur kepribadian dan pola-pola perilaku penerima manfaat bantuan. Terkait dengan hal tersebut, maka hasil-hasil yang dapat diukur lebih menggambarkan asepk-aspek ekonomi semata. Seharunya pengukuran ekonomi yang meliputi lapangan kerja yang terbuka, kondisi pekerjaan, menajemen penghasilan; harus diikuti pula dengan pengukuran tentang motivasi, kemandirian, prakarsa, tanggung jawab dan lain-lain. Ketujuh, kinerja petugas pendampingan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan boleh jadi tidak optimal karena bisa disebabkan sejumlah faktor.

Semua faktor-faktor tersebut bertumpu pada persoalan besar yaitu kebijakan dan program pengentasan kemiskinan masih bersifat sentralistik artinya masih merupakan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah pusat mengatur hampir semua hal tentang penanganan kemiskinan. Pemerintah kabupaten hanya memiliki wewenang yang sangat terbatas sehingga sulit membuat perencanaan strategis program pengentasan kemiskinan berdasarkan kekuatan kondisi daerah dan kemandirian daerah. Persoalan ini menjadi kunci dasar yaitu keterbatasan wewenang dan keterbatasan sumberdaya menjadi faktor penyebab utama ketidakefektifan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran tersebut, beberapa strategi yang direkomendasikan di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

  1. Dimasa depan harus diberlakukan kebijakan desentralisasi yang bersifat devolutif khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah daerah harus memiliki wewenang yang besar dalam aspek kebijakan, perencanaan, anggaran, sumberdaya manusia, proses pengambilan keputusan serta dukungan prasarana, sarana dan berbagai fasilitas lainnya.
  2. Untuk memperoleh jawaban tentang berbagai faktor penghambat penurunan kemiskinan di kabupaten kuningan maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam lebih lanjut tentang berbagai fenomena ketidakefektifan implementasi dan program pengentasan kemiskinan yang menyeluruh, yang mencakup semua dimensi implementasi kebijakan, manajemen program, kinerja supervisi, kinerja pendampingan dan kondisi nyata para penerima manfaat bantuan kemiskinan.
  3. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar bagi perbaikan dan penyempurnaan isi, pelaksanaan kebijakan, manajemen program, supervisi dan kegiatan pendampingan serta program pengentasan kemiskinan
  4. Membangun hubungan kemitraan dengan organisasi sosial keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendorong dan memberi ruang bagi peran aktif organisasi tersebut sebagai mitra pemerintah alam pelaksanaan kebijkan dan program pengentasan kemiskinan
  5. Mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh dan peran dewan kemakmuran masjid dalam pengentasan kemiskinan dilingkungan masyarakat terkecil (RT/RW).