Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain: (1) Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018–2023; (2) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 Bab I – 2 (3) Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023; (4) Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan RAPBD KAbupaten Kuningan 2020; dan (5) Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.
Lebih Lengkap mengenai RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dapat diakses pada tautan berikut : Download
