Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2013-2028 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 secara virtual melalui zoom meeting dan sebagian atap muka di Aula Bappeda Kuningan yang diahadiri oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Staf Ahli, Aisten Dan Semua Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Dan Camat Se-Kabupaten Kuningan; Instansi Vertikal; Mitra Kerja Pembangunan Dari Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Kaum Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Budaya, Dunia Usaha, Perbankan, Pers, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Musrenbang Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023 merupakan sarana dan forum multi pihak dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan daerah serta berfungsi sebagai bentuk komunikasi para pemangku kepentingan dalam mencapai konsensus bersama mengenai kegiatan pembangunan yang akan datang. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan permasalahan, serta isu-isu strategis yang berkembang dan pertimbangan politis dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Kuningan.
Dalam perjalanannya RPJMD dapat diubah, jika dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan baru yang berlaku atau kondisi darurat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (4) menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan salah satunya apabila terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Poin-poin subtansi perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
- Dilakukannya harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional;
- Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kuningan harus menyesuaikan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Permendagri 90/2019 ini menyeragamkan nomenklatur progam/kegiatan/sub kegiatan di seluruh Indonesia. Permendagri ini juga mengarahkan daerah untuk menggunakan 1 aplikasi perencanaan dan penganggaran terpusat yaitu SIPD.
- Terjadinya bencana nasional pandemi covid-19 yang telah berdampak pada target kinerja (IKU dan IKK) Tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran. Akibatnya, beberapa target kinerja daerah di beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan. Refocusing anggaran ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
Kondisi global Pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh terhadap pencapaian target pembangunan makro Nasional dan Daerah sampai ke tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sehingga perlu dilakukan koreksi dan penghitungan ulang terhadap indikator makro pembangunan yang telah ditetapkan. Koreksi tersebut dilakukan dengan mendasar kepada analisis dampak pandemi Covid-19.
Kabupaten Kuningan telah mengkoreksi proyeksi indikator makro yang menyangkut capaian pembangunan pada aspek sosial dan ekonomi, diantaranya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan indikator utama lainnya.
Target-target tersebut terkoreksi cukup signifikan misalnya pertumbuhan ekonomi capaian tahun 2019 adalah 6,56% pada tahun 2020 ini diproyeksikan capaiannya pada kisaran -2,4 sampai dengan 1,5% saja, Pengangguran dari kondisi tahun lalu 9,83 % dan angka sementara tahun ini berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meningkat menjadi 15,25 %, selanjutnya Kemiskinan dari kondisi tahun 2019 sebesar 11,41% diproyeksikan tahun ini meningkat menjadi 13,5%. Tidak hanya masyarakat Kabupaten Kuningan saja yang merasakan ini, komunitas global pun sedang merasakan keterpurukan yang sama akibat pandemi Covid-19 yang telah berstatus pandemi global ini.
Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap terpuruknya aspek sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang jangan sampai membuat pesimis. Sebaliknya, optimisme bersama harus dibangun dan terus diperkuat dengan keyakinan bahwa masa-masa sulit sekarang akan bisa dilalui pada waktunya.
Prognosis target kinerja yang disajikan dalam RPJMD merupakan hasil analisis dan perhitungan statistik yang dilakukan dan diolah berdasarkan asumsi terkini dari perkembangan data penerima bansos, LPE, perkembangan UMKM dan industri yang terdampak covid-19 serta data lainnya. Melihat indikator ini, berharap besar agar perangkat daerah bekerjasama dengan sebaik mungkin dan skenario pemulihan ekonomi bisa diakselerasi.
